RANGKUMAN BUKU

Dari : Rina Dwi Astuti/2601413078

BUKU : REFORMASI PENDIDIKAN

PENGARANG : Dr. H.M. Zainuddin M.Pd.

PENERBIT : PUSTAKA BELAJAR

BAB III

BIAYA PENDIDIKAN DALAM BERBAGAI PRESPEKTI

A.    Biaya dan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Menurut Supriadi (2004:3), biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (disekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujua-tujuan yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitataif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (disekolah) tidak akan berjalan.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan, (Anwar, 1991; Gaffar, 1991; Thomas,1972). Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Kedua biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost). Ketiga biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan bukan uang (non-monetary cost).

Di lihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari : (1) pendapatan negara dari sektor pajak, (yang beragam jenisnya). (2) pendapatan dari sektor non pajak misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam “gas” dan “non-migas”. (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa. (4) usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN), serta (5) bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan).

Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan pendapatan asli daerah(PAD) yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah darah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (dirjen PUOD, 1993; Triaswati et.al., 2001; Supriadi, 2002). Oleh sebab itu, dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting.

B.     Pertimbangan Penyusunan Pembiayaan Pendidikan

Pada dasarnya pembiayaan pendidikan dilakukan untuk mengetahui dengan pasti bagaimana alokasi sumber-sumber yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan ataupun masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Atau dengan pertanyaan lain, bagaimana sumber-sumber yang dimiliki nitu di alokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

1.      Kebijakan yang di anut

Di Indonesia, pemerintah menggariskan kebijakan bahwa pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila kebijakan ini yang diinginkan, maka sebagai konsekuensi yang ditimbulkannya adalah, pemerintah perlu memikirkan biaya pendukung yang memadahi. Sehingga alokasi dari sumber-sumber yang dimiliki benar-benar mampu mendukung kebijakan tersebut, misalnya, untuk mewujudkan kebijakan mencerdasakan kehidupan bangsa diperlukan : (1) peserta didik yang sehat dan memiliki semangat juang untuk berhasil, (2) guru yang cukup dan berkualitas, (3) gedung dan peralatan yang pantas, (4) orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan dan merasa bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar dalam kehidupannya, (5) penghasilan masyarakat cukup.

2.      Tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidiakan

Kebijakan yang sudah digariskan perlu dijabarkan dalam tujuan. Tujuan tidak perlu sama dengan yang ditulis oelh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai penjabaran dari kebijakan dasarnya.

3.      Lokasi pendidikan

Tidak semua kegiatan pendidikan ada di satu lokasi. Ada juga yang di kota, di pedesaan, di pegunungan, dan ada juga yang di pantai. Oleh karena itu pembiayaan untuk mendukung pendidikan yang akan dilakukan juga akan berbeda.

4.      Tingkat kehidupan masyarakat

Sebagaimana penyebaran lokasi sekolah, penyebaran tingkat kesejahteraan penduduk juga tidaklah sama, sehingga tingkat kemampuan untuk membiayai pendidikan juga tidak sama. Misalnya daerah yang masyarakatnya miskin ada yang menyulitaan untuk membeli keperluan sekolah dll. Faktor yang sangat besar pengaruhnya di dalam pendidikan dan bukan karena masyarakat tidak ingin belajar, namun karena keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Bagi penyelenggara pendidikan bukan pemerintah, melakukan pendidikan untuk situasi seperti ini, mungkin akan tetap dilakukan tetapi dengan pengorbanan yang cukup besar dan hasil keluaran yang menungkin tidak seperti yang diharapkan dalam kebijakan pemerintah.

5.      Kebutuhan belajar masyarakat

Adakalanya para perencana beranggapan bahwa yang penting pendidikan, dan masyarakat akan ikut dengan sendirinya. Hal ini dapat terjadi pada lokasi di mana masyarakat telah merasakan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah kebutuhan untuk dapat memperbaiki tingkat dan mutu kehidupannya.

6.      Partisipasi masyarakat

Partisipasi sering diartikan sebagai keterlibatan dalam suatu program, hanya saja pengertian ini adakalanya dibatasi pada keikutsertaan, jarang melihat persoalan kenapa tidak mau terlibat atau mengambil bagian. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, prasarana melalui pembayaran pajak yang tepat waktu atau hal-hal yanng bersifat meterial, namun partisipasi ini dapat juga dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan, masyarakat itu sendiri harus berdaya, bagaimana mungkin ikut berpartisipasi kalau kehidupan masyarakat masih dalam hal ini harus diberdayakan.

7.       Penilaian masyarakat terhadap hasil pendidikan

Tidak ada orang tua yang memasukkan anaknya pada satu lembaga pendidikan, tanpa adanya suatu harapan atau keinginan baik yang dinyatakan maupun tidak. Harusnya para pengelola pendidikan harus memahami keinginan para masyarakat dalam memasukkan anaknya ke dalam dunia pendidikan. Apabila apa yang merekaa lihat, dengar, alami tidak sesuai dengan harapan mereka, maka kekecewaan pada sektoe pendidikan semakin berkurang.

8.      Strategi yang dianut

Dalam pengembangan strategi membutuhkan analisis linhkungan yang benar dan baikagar strategi yang dipilih tepatmdapat digunakan untuk mewujudkan tujuan yang sudah digariskan.

C.    Sumber dan Model unsur-unsur bbiaya pendidikan

1.      Sumber dan Model Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua atau masyarakat (UU Sistem Pendidikan Nasional 2003). Kondisi ini sudah berlangsung lama dan berlaku di negara manapun.

Menurut Umberto Sihombing dan Indardjo (2003:62-69), sumber pembiayaan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari tiga faktor yang saling berkaitan yaitu peran orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

a.       Peran orang tua

Peran orang tua selama ini cukup besar dalam mendukung pendidikan anak-anaknya seperti pemdaftaran, uang sekolah, ujian, bahan belajar, pakaian sekolah, sepatu, alat tulis, transport dsb. Hal ini disebabkan terdapat keterikatan moral antara anak dan orang tua, semua orang tua selalu berharap pendidikan anaknya maju.

b.      Peran masyarakat

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggara pendidikan dapt dikategorikan antara lain (1) penyelenggaraan: pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal; (2) ketenagaan : bantuan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan bimbingan, bantuan tenaga ahli dalam pengelolaan; (3) pengadaan : pembangunan gedung,  ruang kelas, bahan-bahan bacaan dan bahan praktik; (4) pengadaan dana dalam bentuk sumbangan, pinjaman, beasiswa; (5) praktik : pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk praktik kerja, magang, dan atau latihan kerja; (6) bantuan teknis : pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pendidikan, pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

c.       Peran pemerintah

Pemerintah diharapkan melakukan campur tangan terhadap anggota masyarakat yang dalam kesulitan ini agar golongan masyarakat kurang beruntung dapat menikmati pendidikan. Amanat rakyat yang dituangkan dalam UUD 45 menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bangsa, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

d.      Sekolah

-          Mengelola biaya sesuai petunjuk

-          Membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya.

2.      Unsur-unsur Perhitungan Biaya Pendidikan

Menurut Umberto Sihombing dan Indardjo (2003:29-31), dalam menghitung biaya untuk kebutuhan pendidikan harus disadari bahwa perbedaan dalam jenjang dan jenis pendidikan akan banyak mempengaruhi komponen pembiayaan, komponen ini berisi unsur-unsur yang harus dibiayai dapat kelompokan menjadi tiga komponen biaya, yaitu komponen manusia, tempat belajar, dan komponen prasarana belajar. Pertama, komponen manusia; kedua, komponen tempat belajar; ketiga, komponen prasarana belajar.

D.    Prinsip-prinsip Dasar Formula Pembiayaan

Dalam pengembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Menurut Umberto Sihombing dan Indardjo (2003:16), ada tiga kategori yang terdapat dalam fungsi pembiayaan. Pertama “mendapatkan biaya”, kedua “penggunaan biaya”, dan ketiga “aliran biaya”. Agar biaya yang ada tiba pada sasaran, tepat pada waktunya, dan jumlah yang tepat.

Juga penting sekali bahwa rumus pembiayaan ini berlaku untuk seluruh pengeluaran per siswa baik pada tingkat kabupaten/kota mampu sekolah, dan tidak pada beberapa aspek terbatas saja. Selanjutnya anggaran sekolah dapat disusun secara lebih koheren terhadap manajement dan anggaran tingkat sekolah, dan terhadap penelitian internasional tentang efektivitas biaya dan efektivitas belajar dalam penggunaan sumber-sumber biaya. Ia juga bersifat transparan dan dapat diketahui oleh setiap orang tua dan guru.